Lensantara, Malinau : Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap aman, meski sejumlah daerah di Indonesia tengah menghadapi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Malinau, Ernes Silvanus, saat memimpin apel gabungan Korpri di halaman Kantor Bupati pada Senin (17/11/2025). Ernes menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan analisis menyeluruh untuk menjaga stabilitas TPP.
Simulasi dan perhitungan anggaran dilakukan secara rinci, termasuk meninjau belanja daerah selama lima tahun terakhir, mulai dari perjalanan dinas hingga biaya operasional kantor.
“TPP ini dirasakan banyak orang. Kami sudah hitung, sudah simulasikan. TPP tetap tidak berubah. Yang dilakukan hanya penyempurnaan sistem untuk mengamankan kebijakan ini,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, wacana penyesuaian anggaran di daerah lain sempat memunculkan kekhawatiran terkait potensi pengurangan TPP. Namun Malinau memilih langkah antisipatif dengan mengoptimalkan efisiensi belanja tanpa menyentuh hak pegawai.
Menurut Ernes, pemerintah daerah sudah menyampaikan sinyal penyesuaian sistem ke masing-masing sekretaris dinas agar kebijakan ini tetap berlanjut dan terjaga hingga beberapa tahun ke depan.
“Kalau mau mudah, ya potong saja TPP. Tapi itu bukan pilihan kita. Harapan saya Pak Bupati menyetujui, dan kita bisa bertahan sampai 2027,” ujarnya.
Di Malinau, penurunan TPP pernah terjadi pada tahun 2015, ketika APBD mengalami kontraksi. Ia berharap pengalaman tersebut tidak terulang, terutama di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil.
Ernes mengajak seluruh ASN untuk tetap mendukung langkah pemkab dalam menjaga keteraturan belanja agar kebijakan TPP bisa dipertahankan. Kebijakan ini menyangkut kesejahteraan keluarga para pegawai.
Penurunan APBD Tak Kurangi TPP ASN Malinau
