Lensantara.com, Malinau – Penyerapan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Malinau pada tahun 2025 tercatat belum maksimal akibat kendala infrastruktur. Akses transportasi menuju wilayah seperti Apau Kayan menjadi penghambat utama distribusi energi ke pedalaman dan perbatasan.
Realisasi Kuota BBM 2025
Berdasarkan data dari Bagian Ekonomi Setda Malinau, terdapat selisih yang cukup signifikan antara alokasi kuota dengan realisasi di lapangan:
- Solar: Terealisasi 4.990 KL (73,5%) dari total kuota 6.792 KL.
- Pertalite: Terealisasi 12.208 KL (77,9%) dari total kuota 15.669 KL.
Kepala Bagian Ekonomi Setda Malinau, Erly Sumiati, menegaskan bahwa sisa kuota ini bukan disebabkan oleh rendahnya permintaan, melainkan teknis pengiriman.
“Kalau untuk di kota ini terserap, tetapi di Apau Kayan tidak maksimal karena kondisi jalan. Itu yang membuat terlihat masih ada sisa kuota, padahal masyarakat di sana sangat butuh” ujar Erly pada awak media, Selasa (10/02/26).
Ketergantungan pada Pasokan Malaysia
Kondisi akses yang sulit ditempuh membuat masyarakat di kawasan Apau Kayan belum bisa menikmati subsidi BBM secara merata. Ironisnya, karena keterbatasan akses dari dalam negeri, warga di wilayah perbatasan masih harus bergantung pada pasokan BBM dari negara tetangga.
- Masalah Utama: Infrastruktur transportasi yang tidak memadai, bukan rendahnya daya beli.
- Dampak: Potensi salah persepsi dari pemerintah pusat bahwa kuota BBM Malinau berlebih.
- Kebutuhan Riil: Masyarakat perbatasan sangat membutuhkan BBM untuk mobilitas harian.
Akses Terisolasi: Udara Terbatas, Jalur Darat Lumpuh
Distribusi BBM ke wilayah hulu terbentur pada pilihan transportasi yang serba sulit. Hingga saat ini, jalur udara melalui pesawat perintis masih menjadi opsi tercepat menuju Kayan Hilir, Kayan Hulu, dan Kayan Selatan, meski harus beradu dengan keterbatasan kapasitas angkut barang dan penumpang.
Kondisi jalur darat dan sungai pun tak kalah memprihatinkan bagi mobilisasi logistik:
- Rute Long Bagun (Mahakam Hulu): Dilaporkan rusak parah, membuat waktu tempuh kendaraan membengkak hingga satu bulan perjalanan.
- Rute Malaysia (via PLBN): Akses yang melintasi negara tetangga ini juga menghadapi kendala serupa dengan kondisi jalan rusak berat.
- Jalur Sungai: Masih menjadi tumpuan utama menuju wilayah Pujungan dan Bahau Hulu, namun sangat bergantung pada debit air dan biaya angkut yang tinggi.
Desakan Perbaikan Infrastruktur Jalan
Masyarakat menilai, perbaikan sarana transportasi darat menuju wilayah perbatasan adalah solusi mendesak. Tanpa perbaikan infrastruktur, distribusi energi akan terus terhambat dan kuota yang telah dialokasikan tidak akan pernah terserap 100 persen.
Diharapkan adanya sinergi lintas sektor guna memastikan kualitas jalan di jalur logistik utama segera ditingkatkan, agar keadilan energi bagi warga pedalaman Malinau dapat terwujud.
