Lensantara.com, Malinau – DPRD Kabupaten Malinau mendorong pemerintah daerah melakukan rasionalisasi belanja dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.
Ketua DPRD Malinau Ping Ding menyampaikan, langkah ini dinilai penting untuk memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kebutuhan pembangunan.
Hal ini terkait dengan penyampaian pemandangan umum tiga fraksi DPRD Malinau terhadap Nota Pengantar Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam agenda Rapat Paripurna, Senin (14/9/2026).
Ping Ding mengatakan, efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah tidak harus dipahami sebagai pengurangan belanja secara menyeluruh.
Menurutnya, yang lebih penting adalah kecermatan dalam menentukan belanja sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
“Kami coba memaknai efisiensi ini bukan pengurangan, tapi ketepatan belanja yang memang berdasarkan kebutuhan pembangunan kita,” ujar Ping Ding.
Ia menilai, kondisi anggaran yang mengalami penurunan menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program dan belanja. Anggaran yang ada harus tetap mampu menopang program unggulan serta layanan dasar masyarakat.
“Terhadap program unggulan, kemudian layanan dasar, kita berharap tidak ada layanan yang ditinggalkan,” katanya.
Pendidikan dan kesehatan menjadi dua sektor yang turut ditekankan dalam pandangan umum fraksi-fraksi. Ping Ding berharap efisiensi tidak membuat kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar terabaikan.
Ia juga menyoroti belanja pegawai yang dinilai masih cukup tinggi. Menurutnya, komponen tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi dan rasionalisasi belanja dalam pembahasan APBD-P 2026.
“Tadi kita lihat kan pegawai masih agak tinggi,” ucapnya.
Ping Ding menambahkan, tiga fraksi telah menyampaikan catatan dalam rapat paripurna. Catatan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut, termasuk untuk melihat kembali rasionalisasi belanja yang perlu dilakukan pemerintah daerah.
“Tadi ada tiga hal yang disampaikan oleh fraksi. Itu tetap nanti dilihat rasionalisasinya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria menyatakan pemerintah daerah menerima sejumlah catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pemandangan umum tersebut.
Menurut Jakaria, pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan APBD-P 2026. Pemerintah akan menyiapkan jawaban atas tanggapan yang telah disampaikan.
“Ya ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh fraksi-fraksi kepada pemerintah untuk dilakukan dan fraksi-fraksi menunggu jawaban pemerintah,” kata Jakaria.
Ia menargetkan jawaban pemerintah dapat segera disampaikan, mengingat pembahasan APBD Perubahan 2026 perlu dipercepat.
“APBD perubahan ini harus segera kita tetapkan karena sudah masuk di triwulan ketiga,” ujarnya.
Jakaria berharap proses penyusunan jawaban pemerintah dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Dengan demikian, pembahasan rancangan APBD-P 2026 dapat segera memasuki tahapan berikutnya.
“Mudah-mudahan minggu depan sudah clear, sudah ada jawaban pemerintah tentang tanggapan fraksi-fraksi,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh fraksi pada dasarnya menyetujui agar pembahasan APBD-P 2026 dilanjutkan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu memperhatikan saran yang disampaikan, khususnya terkait program wajib yang mendukung masyarakat.
Jakaria sepakat bahwa pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari program yang harus terus diperhatikan, sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah melalui RPJMD.
“Cuman ada beberapa saran untuk melanjutkan program-program wajib yang harus pemerintah tekankan dalam rangka mendukung masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan,” tuturnya.
Pembahasan APBD Perubahan 2026 selanjutnya akan dilanjutkan setelah pemerintah daerah memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Malinau.
