Lensantara.com, Malinau : Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang diproyeksikan terjadi secara nasional pada tahun anggaran 2026 menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
Di tengah kondisi tersebut, strategi fiskal Pemerintah Kabupaten Malinau dinilai mampu menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan keberlanjutan pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara menyusul evaluasi Ranperda APBD 2026 Malinau di Kota Tarakan, Jumat (12/12).
Kabupaten Malinau menjadi daerah pertama di Kalimantan Utara yang dievaluasi. BKAD menilai kesiapan dokumen serta arah kebijakan anggaran Malinau telah memenuhi syarat untuk dibahas lebih lanjut.
Fokus belanja dinilai realistis dengan kondisi fiskal yang ada. Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto, menyebut penurunan TKD menuntut daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.
Menurutnya, langkah Pemkab Malinau memfokuskan anggaran pada belanja wajib merupakan keputusan yang tepat.
“Penyusunan APBD 2026 dengan TKD yang ada, kita maksimalkan dulu di Belanja Operasional, Belanja Pegawai, itu yang terpenting, jadi tidak ada gejolak,” ujarnya.
Denny memastikan kebijakan tersebut berdampak langsung pada terjaganya stabilitas pemerintahan, khususnya bagi aparatur. Ia menegaskan bahwa belanja pegawai telah diantisipasi secara memadai oleh Pemkab Malinau.
“Terkait dengan TPP, baik PNS maupun tenaga P3K-nya, dijamin, semuanya sudah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Malinau,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malinau, Kamran Daik, menjelaskan bahwa penurunan TKD menjadi tantangan utama dalam penyusunan APBD 2026.
Kondisi tersebut memaksa daerah melakukan penyesuaian agar anggaran tetap sehat. “Tahun anggaran 2026 kami menghadapi tantangan berat karena proyeksi penurunan TKD cukup signifikan, sehingga penyusunan anggaran harus dilakukan lebih cermat,” ujarnya.
Kamran menyebut Pemkab Malinau melakukan pengetatan belanja dengan tetap menjaga pemenuhan kewajiban daerah dan Standar Pelayanan Minimal. Meski demikian, arah pembangunan tetap dipertahankan pada sektor-sektor prioritas.
“Meski ada penurunan pendanaan, prioritas kami, sesuai arahan Pak Bupati, Pak Sekda tetap pada infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal seperti UMKM dan pertanian,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa struktur pendapatan dan belanja daerah disusun secara realistis sesuai kemampuan fiskal. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat pada 2026, meskipun laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat.
“Kami menyesuaikan struktur anggaran dengan kondisi ekonomi daerah dan memastikan belanja diarahkan pada sektor yang berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Kamran.
Kamran berharap evaluasi dari pemerintah provinsi dapat memberikan arahan strategis bagi penyempurnaan APBD Malinau. Ia menilai proses evaluasi penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
“Kami berharap evaluasi ini memberi arah yang jelas agar pembangunan Malinau tetap berkelanjutan dan kualitas hidup masyarakat bisa terus meningkat,” ucapnya.
